Kota Tangerang \u2013 Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di RSUD Kota Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah pusat, jumlah pegawai yang terus bertambah di lingkungan rumah sakit daerah tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas tata kelola organisasi dan penggunaan anggaran daerah.<\/p>\n
<\/p>\n
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari profil resmi RSUD Kota Tangerang, jumlah pegawai hingga Desember 2024 tercatat sebanyak 863 orang. Namun berdasarkan hasil cross check terbaru terhadap tenaga yang terlibat dalam operasional rumah sakit, jumlah SDM yang bekerja diperkirakan telah mencapai sekitar 970 orang.<\/p>\n
<\/p>\n
Ironisnya, di tengah jumlah pegawai yang sudah sangat besar tersebut, terdapat rencana penambahan tenaga baru melalui mekanisme BLUD, bahkan disertai perencanaan rekrutmen untuk kebutuhan operasional RSUD Panunggangan Barat pada tahun 2026.<\/p>\n
<\/p>\n
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik karena berpotensi menambah beban belanja pegawai yang semakin besar. Padahal pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan efisiensi anggaran telah menekankan pentingnya pengendalian belanja pegawai dan kehati-hatian dalam penambahan tenaga non-ASN maupun honorer.<\/p>\n
<\/p>\n
Belanja pegawai yang terus membengkak berisiko mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya yang langsung dirasakan masyarakat.<\/p>\n
<\/p>\n
Dengan kapasitas rumah sakit sekitar 230 tempat tidur (TT), maka rasio SDM terhadap tempat tidur mencapai sekitar 4,2 pegawai per tempat tidur. Angka tersebut tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan sejumlah rumah sakit swasta yang memiliki kapasitas layanan relatif setara.<\/p>\n
<\/p>\n
Sebagai perbandingan, berbagai rumah sakit swasta besar umumnya mengoperasikan layanan dengan rasio tenaga kerja sekitar 2 hingga 3,5 pegawai per tempat tidur, tergantung tingkat kompleksitas pelayanan. Efisiensi tersebut dicapai melalui optimalisasi sistem kerja, digitalisasi layanan, penguatan manajemen, serta distribusi tenaga yang lebih proporsional.<\/p>\n
<\/p>\n
Salah satu contoh adalah Rumah Sakit Sari Asih Tangerang yang dikenal memiliki volume pelayanan cukup besar. Secara umum, kebutuhan tenaga kerja rumah sakit ditentukan berdasarkan standar akreditasi, jumlah pasien, tingkat hunian tempat tidur (BOR), kebutuhan tenaga medis dan keperawatan, tenaga penunjang medis, serta administrasi. Prinsip utamanya adalah menjaga keseimbangan antara kualitas pelayanan dan efisiensi organisasi.<\/p>\n
<\/p>\n
Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyusun kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), standar ketenagaan minimal, kebutuhan riil pelayanan, distribusi tenaga, serta produktivitas organisasi.<\/p>\n
<\/p>\n
Dengan demikian, penambahan pegawai tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan asumsi kekurangan tenaga, tetapi harus didukung data objektif, kajian akademis, evaluasi organisasi, dan kebutuhan pelayanan yang benar-benar terukur.<\/p>\n
<\/p>\n
Situasi ini menempatkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Direktur RSUD Kota Tangerang dalam sorotan serius. Sebab secara struktural keduanya memiliki tanggung jawab langsung terhadap perencanaan SDM, distribusi tenaga, pengendalian organisasi, efektivitas pelayanan, serta efisiensi penggunaan anggaran rumah sakit.<\/p>\n
<\/p>\n
Apabila jumlah tenaga kerja sudah mendekati angka 1.000 orang namun rumah sakit masih mengusulkan penambahan pegawai baru, maka publik berhak mempertanyakan apakah Analisis Beban Kerja telah dilakukan secara benar, apakah distribusi SDM telah optimal, apakah produktivitas pelayanan sudah sesuai target, atau justru terdapat persoalan dalam tata kelola organisasi dan manajemen rumah sakit.<\/p>\n
<\/p>\n
Iqbal Utama, S.Sos., S.H., selaku Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Publik LBH Trisula Keadilan Indonesia dan Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tangerang.<\/p>\n
<\/p>\n
“Jika benar jumlah SDM yang bekerja di RSUD Kota Tangerang sudah mencapai hampir seribu orang dengan kapasitas sekitar 230 tempat tidur, namun masih ada usulan penambahan tenaga baru, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola organisasi, distribusi SDM, serta efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Iqbal.<\/p>\n
<\/p>\n
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan penambahan tenaga kerja benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil dan hasil Analisis Beban Kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional maupun administratif.<\/p>\n
<\/p>\n
Iqbal juga menilai bahwa evaluasi terhadap kepemimpinan organisasi merupakan hal yang wajar apabila pengelolaan SDM dalam jumlah besar belum menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kualitas pelayanan, kecepatan layanan pasien, maupun efektivitas operasional rumah sakit.<\/p>\n
<\/p>\n
“Jabatan strategis di sektor pelayanan kesehatan harus diukur dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jika indikator-indikator tersebut belum tercapai secara optimal, maka evaluasi terhadap Direktur RSUD maupun pihak terkait merupakan langkah yang sah dan wajar dalam prinsip good governance,” tegasnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangerang dinilai perlu segera melakukan audit organisasi, evaluasi kinerja manajemen, serta peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan SDM yang selama ini berjalan.<\/p>\n
<\/p>\n
Langkah tersebut penting agar tata kelola pelayanan kesehatan daerah tetap berada pada koridor profesionalitas, efisiensi, akuntabilitas, serta sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran yang tengah didorong pemerintah. Pada akhirnya, seluruh kebijakan harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kota Tangerang \u2013 Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di RSUD Kota Tangerang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang terus didorong pemerintah pusat, jumlah pegawai yang terus bertambah di lingkungan rumah sakit daerah tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait efektivitas tata kelola organisasi dan penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16,13,3,17],"tags":[153,152,154],"class_list":["post-1136","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-dprd","category-kota-tangerang","category-nasional","category-prov-banten","tag-dan-direktur-rsud-kota-tangerang","tag-kadinkes","tag-layak-dievaluasi"],"yoast_head":"\n