Judul berita :<\/p>\n
<\/p>\n
Jalur Kilat Suksesi Jampidsus Dipertanyakan: Kuntadi Dilantik Tanpa Seleksi Publik, Komisi Kejaksaan Diabaikan<\/em><\/p>\n <\/p>\n KOTA TANGERANG \u2013 Suksesi kepemimpinan pada jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif pasca-mundurnya Febrie Adriansyah memicu polemik hukum dan tata kelola pemerintahan.<\/p>\n <\/p>\n Penetapan Kuntadi sebagai Jampidsus melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87\/TPA Tahun 2026 disorot karena dinilai berlangsung sangat cepat dan tidak melalui proses seleksi terbuka sebagaimana lazimnya mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.<\/p>\n <\/p>\n Proses tersebut dinilai berpotensi mengabaikan prinsip sistem merit, keterbukaan, akuntabilitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Sorotan semakin tajam karena tidak terlihat adanya keterlibatan Komisi Kejaksaan (Komjak) RI sebagai lembaga pengawas eksternal dalam proses penyaringan calon.<\/p>\n <\/p>\n Sengkarut Korupsi dan Fantastisnya Nilai Barang Bukti<\/p>\n <\/p>\n Sorotan terhadap proses pengisian jabatan Jampidsus tidak dapat dilepaskan dari besarnya persoalan hukum yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung. Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh dua lembaga berbeda dalam rentang waktu yang berdekatan.<\/p>\n <\/p>\n – Sabtu, 11 Juli 2026: Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, beberapa jam setelah dirinya mengundurkan diri.<\/p>\n – Jumat, 24 Juli 2026: Febrie kembali ditetapkan sebagai tersangka dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Tim 9 Kejaksaan Agung dan langsung ditahan di Rutan KPK.<\/p>\n <\/p>\n Nilai barang bukti berupa uang tunai dan emas yang disebut telah disita dari brankas terkait perkara tersebut mencapai Rp583,31 miliar. Angka tersebut disebut baru mencakup aset likuid. Pemeriksaan terhadap aset tidak bergerak dan aset lainnya, termasuk rumah di kawasan Sentul dan Kebayoran Baru, bisnis Kafe De’Clan Signature, serta dugaan kerugian negara dalam sejumlah proyek besar seperti ASABRI, PT Krakatau Steel, dan PLTU, masih menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan audit.<\/p>\n <\/p>\n Besarnya perkara tersebut semestinya menjadi alasan semakin kuat agar pengisian jabatan Jampidsus dilakukan melalui proses yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<\/p>\n <\/p>\n Kronologi Transisi Kilat Pengisian Jabatan Jampidsus<\/p>\n <\/p>\n Alih-alih melalui proses seleksi yang panjang dan terbuka, pengisian jabatan Jampidsus berlangsung dalam waktu relatif singkat.<\/p>\n <\/p>\n Berikut Kronologi Pengisian Jampidsus Secara Singkat<\/p>\n <\/p>\n – 11 Juli 2026<\/p>\n Pada hari yang sama dengan pengunduran diri Febrie Adriansyah, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jampidsus. Pada hari yang sama pula, nama Kuntadi disebut telah diajukan sebagai calon Jampidsus kepada Presiden.<\/p>\n <\/p>\n – 22 Juli 2026<\/p>\n Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keppres Nomor 87\/TPA Tahun 2026 yang menetapkan Kuntadi sebagai Jampidsus definitif.<\/p>\n <\/p>\n – 24 Juli 2026<\/p>\n Kuntadi resmi dilantik oleh Jaksa Agung dan langsung mengambil alih komando bidang tindak pidana khusus.<\/p>\n <\/p>\n Secara formil, Kuntadi merupakan jaksa karier senior dan memiliki pengalaman pada bidang penanganan perkara tindak pidana khusus, termasuk pernah menjabat Direktur Penyidikan Jampidsus dan Kepala Badan Pemulihan Aset.<\/p>\n <\/p>\n Namun, kecepatan proses tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip sistem merit dan mekanisme seleksi jabatan pimpinan tinggi dalam tata kelola ASN.<\/p>\n <\/p>\n Sembilan (9) Tahapan Seleksi yang Dipertanyakan<\/p>\n <\/p>\n Dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, terdapat sejumlah tahapan yang lazim menjadi bagian dari mekanisme seleksi berbasis merit. Kasus pengisian Jampidsus kali ini, publik mempertanyakan tidak terlihatnya proses terbuka yang mencakup antara lain:<\/p>\n <\/p>\n 1. Persiapan dan penyusunan rencana seleksi;<\/p>\n 2. Koordinasi serta validasi rencana dengan kementerian\/lembaga terkait;<\/p>\n 3. Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) dengan keterlibatan unsur eksternal;<\/p>\n 4. Assessment Center untuk mengukur kompetensi manajerial dan kompetensi lainnya;<\/p>\n 5. Seleksi administrasi secara terbuka;<\/p>\n 6. Uji kompetensi, penyusunan makalah, dan wawancara<\/p>\n 7. Penyaringan kandidat berdasarkan hasil penilaian;<\/p>\n 8. Penetapan tiga kandidat terbaik (three best candidates); dan<\/p>\n 9. Penyaringan serta penilaian akhir sebelum nama diajukan kepada Presiden.<\/p>\n <\/p>\n Pertanyaan utamanya bukan semata-mata mengenai kapasitas Kuntadi sebagai jaksa karier, melainkan mengenai transparansi dan prosedur yang digunakan untuk sampai pada keputusan tersebut.<\/p>\n <\/p>\n Peran Komisi Kejaksaan Dipertanyakan Publik<\/p>\n <\/p>\n Hal lain yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya peran Komisi Kejaksaan (Komjak) RI dalam proses penyaringan calon Jampidsus.<\/p>\n <\/p>\n Komjak memiliki fungsi pengawasan terhadap Kejaksaan dan dapat menjadi salah satu instrumen pengawasan eksternal untuk memastikan integritas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap standar perilaku aparat penegak hukum. Dalam konteks pengisian jabatan strategis seperti Jampidsus, keterlibatan pengawasan eksternal dinilai penting untuk memastikan rekam jejak calon dapat diperiksa secara objektif.<\/p>\n <\/p>\n Sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain:<\/p>\n <\/p>\n – Rekam jejak dan pengaduan masyarakat: termasuk pemeriksaan terhadap laporan atau pengaduan yang pernah muncul selama calon menjalankan tugas.<\/p>\n – Integritas dan perilaku: termasuk penelusuran terhadap potensi pelanggaran etik maupun persoalan integritas.<\/p>\n – Kewajaran harta kekayaan: termasuk pencermatan terhadap LHKPN dan potensi ketidakwajaran peningkatan kekayaan.<\/p>\n – Rekomendasi pengawasan: catatan atau rekomendasi dari lembaga pengawas seharusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengisian jabatan strategis.<\/p>\n <\/p>\n Tidak dilibatkannya mekanisme pengawasan eksternal secara optimal dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi bahwa proses seleksi berlangsung hanya secara internal.<\/p>\n <\/p>\n LBH Trisula Keadilan Indonesia Soroti Transparansi dan Sistem Merit<\/p>\n <\/p>\n Percepatan penetapan Jampidsus tersebut dinilai berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.<\/p>\n <\/p>\n Mekanisme penunjukan yang berlangsung tanpa proses pembanding secara terbuka juga dinilai dapat memunculkan persepsi publik mengenai independensi pejabat yang ditetapkan serta membuka ruang kecurigaan terhadap adanya kepentingan internal tertentu dalam proses transisi penanganan perkara.<\/p>\n <\/p>\n Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Hukum LBH Trisula Keadilan Indonesia, Iqbal Utama, S.Sos., S.H., menyampaikan kritik terhadap proses tersebut.<\/p>\n <\/p>\n \u201c Percepatan penunjukan Jampidsus baru ini jelas-jelas menabrak asas tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Bagaimana mungkin posisi penegak hukum paling strategis dalam pemberantasan korupsi diisi lewat proses \u2018kilat\u2019 yang menutup pintu bagi sistem merit? Kondisi ini melahirkan mosi tidak percaya dan dugaan kuat di masyarakat bahwa penetapan Saudara Kuntadi tidak independen serta rawan ditumpangi kepentingan tertentu. ”<\/p>\n <\/p>\n Iqbal menegaskan bahwa LBH Trisula Keadilan Indonesia meminta agar proses pengisian jabatan tersebut dikaji ulang dan dilakukan secara transparan.<\/p>\n <\/p>\n \u201c Oleh karena itu, LBH Trisula Keadilan Indonesia memohon dan mendesak Jaksa Agung untuk membatalkan hasil penunjukan instan ini dan segera melakukan proses seleksi ulang. Pengisian jabatan eselon I wajib tunduk pada prosedur yang sah, transparan, melibatkan Komisi Kejaksaan secara utuh, serta tidak melanggar prinsip-prinsip Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Kejaksaan tidak boleh menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum administrasi negara. ”<\/p>\n <\/p>\n Hak Prerogatif Presiden Bukan Berarti Mengabaikan Tata Kelola<\/p>\n <\/p>\n Di sisi lain, Pasal 24 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memang mengatur bahwa pengangkatan Jaksa Agung Muda merupakan kewenangan Presiden atas usulan Jaksa Agung.<\/p>\n <\/p>\n Namun, kewenangan tersebut tetap menjadi sorotan ketika proses pengusulan dan penetapannya dipertanyakan dari perspektif transparansi, akuntabilitas, sistem merit, dan pengawasan eksternal.<\/p>\n <\/p>\n Terlebih, pengisian jabatan Jampidsus berlangsung di tengah perkara besar yang menyeret pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan. Karena itu, proses pengisian jabatan tersebut seharusnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik terhadap independensi, integritas, dan akuntabilitas penegakan hukum.<\/p>\n <\/p>\n Polemik ini pada akhirnya bukan semata-mata mengenai siapa yang menduduki kursi Jampidsus, melainkan mengenai bagaimana proses pengisian jabatan strategis tersebut dilakukan dan apakah seluruh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik benar-benar dijalankan secara transparan dan dapat diuji oleh publik.<\/p>\n Editor : Seputarmatanews<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Judul berita : Jalur Kilat Suksesi Jampidsus Dipertanyakan: Kuntadi Dilantik Tanpa Seleksi Publik, Komisi Kejaksaan Diabaikan KOTA TANGERANG \u2013 Suksesi kepemimpinan pada jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) definitif pasca-mundurnya Febrie Adriansyah memicu polemik hukum dan tata kelola pemerintahan. Penetapan Kuntadi sebagai Jampidsus melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87\/TPA Tahun […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1632,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[303,13,3,17],"tags":[274,334,335,327,190],"class_list":["post-1631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-utama","category-kota-tangerang","category-nasional","category-prov-banten","tag-jaksa-agung-muda-tindak-pidana-khusus-jampidsus","tag-jalur-kilat-suksesi-jampidsus-dipertanyakan-kuntadi-dilantik-tanpa-seleksi-publik","tag-komisi-kejaksaan-diabaikan","tag-lbh-trisula-keadilan-indonesia","tag-seputarmatanews"],"yoast_head":"\n