Jakarta | SeputarMataNews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Investigasi Negara (LIN) menyampaikan pernyataan sikap yang berisi dorongan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga negara guna mendukung penegakan hukum yang profesional, independen, serta efektif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ketua Umum DPP LIN, Robi Irawan Wiratmoko, menegaskan bahwa harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil semakin besar. Menurutnya, koordinasi yang kuat antar lembaga menjadi faktor penting agar proses hukum berjalan optimal tanpa adanya ego sektoral yang dapat menghambat kinerja institusi negara.
“Rakyat menaruh harapan besar pada pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Negara tidak boleh mempertontonkan disharmoni antarlembaga. Yang dibutuhkan adalah sinergi, bukan rivalitas; koordinasi, bukan ego sektoral,” tegas Robi Irawan Wiratmoko dalam pernyataan sikap DPP LIN.
Dalam dokumen pernyataan sikap tersebut, DPP LIN menyampaikan empat poin utama, yaitu:
Mendesak Presiden RI memperkuat koordinasi dan harmonisasi antar lembaga negara.
Mendorong seluruh institusi penegak hukum mengedepankan profesionalitas, independensi, integritas, dan sinergi dalam setiap proses penegakan hukum.
Meminta dilakukan evaluasi terhadap pejabat atau kementerian yang dinilai belum mampu mendukung koordinasi lintas lembaga secara optimal.
Menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus berlandaskan prinsip equality before the law, due process of law, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
LIN berpandangan bahwa sinergi yang baik antar lembaga negara akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Organisasi tersebut juga menilai bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi memerlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan tanpa mengedepankan kepentingan sektoral.
DPP LIN berharap Presiden dapat terus memperkuat koordinasi lintas institusi sehingga setiap kebijakan dan langkah penegakan hukum berjalan secara selaras, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menutup pernyataannya, LIN menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Negara yang kuat ditentukan oleh kepercayaan publik, kepemimpinan yang tegas, dan komitmen pada supremasi hukum,” demikian penegasan yang disampaikan DPP LIN sebagai bagian dari komitmennya dalam mengawal kepentingan bangsa dan negara.
Sumber : div humas LIN
Editor : Arfn/vn
