Tajam Akurat Terpercaya

Sultan Indra Kecam Keras Wacana Pindah Badak Jawa ke Alas Purwo: Cabut Kepmen ESDM, Bukan Pindahkan Badaknya

BANTEN,SEPUTARMATANEWS.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Investigasi Negara (DPD LIN) Provinsi Banten, Sultan Indra, mengecam keras wacana pemindahan Badak Jawa / Badak Bercula Satu (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Sultan Indra menilai wacana yang dilempar Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki, pada 12 November 2026 itu, dengan alasan ancaman Gunung Anak Krakatau dan tsunami, adalah wacana yang sesat dan berbahaya.

“Kami menolak keras! Badak Bercula Satu itu bukan barang yang bisa dipindah-pindahkan seenaknya. Populasinya tinggal 87 sampai 100 ekor di seluruh dunia, dan semuanya hanya ada di Ujung Kulon. Satu ekor mati saja, itu bencana bagi Banten dan Indonesia,” tegas Sultan Indra, Selasa (17/11/2026).

“Ujung Kulon itu rumah aslinya. Badak ini sudah bertahan sejak letusan Krakatau 1883. Justru yang harus diperkuat itu perlindungan habitatnya, bukan malah memindahkan badaknya,” lanjutnya.

SOROTI KEPMEN ESDM BAHLIL

Sultan Indra juga menyoroti terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.

Kepmen tersebut mencabut Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022, dan membagi wilayah pertambangan Banten menjadi tiga klasifikasi: Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Berdasarkan peta lampiran Kepmen tersebut, perairan yang mengelilingi Semenanjung Ujung Kulon ditandai arsiran warna krem yang berarti masuk WUP, sementara daratan TNUK ditandai warna putih yang berarti tidak termasuk kawasan pertambangan.

WUP sendiri menjadi dasar bagi Menteri ESDM dan Gubernur untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, hingga batuan. Diktum KEENAM Kepmen tersebut juga mengunci penetapan wilayah pertambangan dan hanya dapat ditinjau kembali sekali dalam lima tahun.

Menurut Sultan Indra, inilah ancaman paling nyata bagi Badak Jawa, bukan sekadar bencana alam.

“Jangan dibalik logikanya! Kalau perairan Ujung Kulon sudah masuk peta tambang, solusinya cabut Kepmen-nya, bukan pindahkan badaknya! Ini patut diduga ada skenario sistematis: badaknya disingkirkan dulu, lalu kawasannya dilirik untuk kepentingan tambang,” kecam Sultan Indra.

“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 khusus untuk kawasan perairan Ujung Kulon. Jangan sampai warisan dunia UNESCO yang ditetapkan tahun 1991 ini dikorbankan,” tegasnya.

HAK JAWAB ESDM

Redaksi mencatat, Kementerian ESDM telah memberikan klarifikasi. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menegaskan kawasan TN Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik di perairan sekitar maupun di dalam TNUK itu sendiri.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Dwi Anggia.

Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, juga menegaskan penetapan WUP masih sebatas pemetaan potensi geologi, dan untuk bisa ditambang harus melalui RTRW dan PKKPR terlebih dahulu.

Namun bagi LIN Banten, klarifikasi itu belum cukup. Selama perairan Ujung Kulon masih berwarna krem sebagai WUP di dalam Kepmen, ancaman itu tetap ada.

TUNTUTAN LIN BANTEN

DPD LIN Banten menyatakan 4 tuntutan:

  1. Batalkan wacana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo.*
  2. Cabut / revisi Kepmen ESDM No. 65.K/MB.01/MEM.B/2026 untuk perairan Ujung Kulon, keluarkan dari peta WUP.*
  3. Buka seluruh kajian ilmiah dan kajian geologi ke publik secara transparan.*
  4. Libatkan Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, dan masyarakat adat dalam setiap kebijakan tentang Ujung Kulon.*

“Kalau alasannya bencana, perkuat peringatan dini dan patroli. Kalau alasannya tambang, kami akan lawan. Badak Bercula Satu adalah marwah Banten. Kami akan kawal sampai wacana pemindahan ini dibatalkan dan Kepmen tambang itu dicabut,” tutup Sultan Indra.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan Balai TN Ujung Kulon.

Penulis: Arifin VJ

Editor: Redaksi http://SEPUTARMATANEWS.com