KOTA TANGERANG ,seputarmatanews.com– Proyek pembangunan trotoar dan drainase di Jalan A. Damyati No. 31, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, menuai sorotan. Selain dugaan pengerjaan yang tidak sesuai standar teknis, proyek tersebut juga dipersoalkan terkait fasilitas pekerja, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan hingga penggunaan Gedung Sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang sebagai tempat singgah para pekerja.(Senin, 16/11/2026)
Berdasarkan informasi dan hasil penelusuran di lapangan, para pekerja proyek disebut tidak mendapatkan fasilitas mes atau tempat tinggal yang layak dari pihak kontraktor. Sebaliknya, Gedung Sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang justru diduga digunakan sebagai tempat menginap sementara para tukang.
Penggunaan fasilitas gedung organisasi kepemudaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai izin, kepentingan, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Terlebih, proyek pembangunan infrastruktur tersebut diduga berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, bukan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Persoalan tidak berhenti di situ. Muncul pula dugaan bahwa pekerja proyek belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku.
Jika dugaan tersebut terbukti, kondisi ini patut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak dasar dan keselamatan para pekerja konstruksi.
Guiding Block Diduga Membahayakan Penyandang Disabilitas
Dari hasil pantauan awak media di lokasi, ditemukan pula sejumlah persoalan teknis yang perlu segera dievaluasi. Salah satunya pemasangan jalur pemandu atau guiding block yang disebut mengarah langsung ke lubang drainase terbuka tanpa penutup.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan pejalan kaki, khususnya penyandang disabilitas tunanetra yang mengandalkan jalur pemandu untuk mobilitas sehari-hari.
Selain itu, papan informasi proyek yang memuat nilai anggaran dan informasi pelaksanaan pekerjaan juga disebut tidak terlihat di lokasi.
Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara maupun daerah.
“Pekerjaan ini dibiayai oleh pajak negara, tetapi pengerjaannya terkesan asal-asalan. Jalur untuk warga berkebutuhan khusus malah melintasi lubang. Selain itu, papan informasi pagu anggaran proyek juga tidak tampak di lokasi,” ujar masyarakat yang tak ingin namanya disebutkan.
Kontraktor Berpotensi Menghadapi Sanksi
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kontrak dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyedia jasa dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.
Beberapa regulasi yang menjadi perhatian antara lain Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Sementara terkait kewajiban perlindungan pekerja, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur kewajiban pemberi kerja dalam kepesertaan jaminan sosial bagi pekerjanya.
Jika ditemukan unsur pelanggaran, pihak berwenang dapat melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran serta ketentuan hukum yang berlaku.
PUPR dan Dispora Diminta Turun Tangan
Sorotan juga diarahkan kepada fungsi pengawasan Dinas PUPR Kota Tangerang, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan pengawas proyek.
Mereka diminta memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis, kontrak, standar keselamatan konstruksi, serta memenuhi hak-hak pekerja.
Di sisi lain, Dispora Kota Tangerang juga didesak memberikan penjelasan terkait penggunaan Gedung Sekretariat DPD KNPI sebagai tempat singgah pekerja proyek.
Penggunaan fasilitas gedung kepemudaan tersebut perlu diperjelas agar tidak mengganggu aktivitas organisasi kepemudaan yang berhimpun di dalamnya.
Pihak terkait juga didorong melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran fasilitas pekerja dan pemenuhan kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.
Redaksi Seputar Mata News.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi kontraktor pelaksana, Dinas PUPR, Dispora, pengurus DPD KNPI Kota Tangerang, maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan berimbang.
Transparansi anggaran, keselamatan masyarakat, kualitas pembangunan, dan perlindungan hak pekerja harus menjadi prioritas. Proyek yang menggunakan uang rakyat tidak boleh lepas dari pengawasan dan pertanggungjawaban.
Red / Muhamad Arifin (vj)









