TANGERANG ,seputarmatanews.com– Dugaan persoalan ketenagakerjaan yang dialami seorang pekerja outsourcing PT Abadi Prima mendapat perhatian dari kalangan praktisi hukum. Persoalan mulai dari dugaan penahanan upah, pembayaran di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), tidak adanya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga dugaan penahanan surat keterangan kerja (paklaring) dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi pengawas ketenagakerjaan.(kamis, 12/11/2026)
Praktisi Hukum RS Harahap, S.H., M.Kn., C.T.A., menilai bahwa setiap perusahaan, termasuk penyedia jasa tenaga kerja, memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Menurut pandangan hukum yang disiapkan untuk dimintakan konfirmasi kepada RS Harahap, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan administratif.
“Persoalan upah di bawah ketentuan minimum, dugaan tidak didaftarkannya pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta penahanan dokumen paklaring tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Apabila dugaan tersebut terbukti, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” demikian rumusan pandangan hukum tersebut.
Ia juga menekankan bahwa hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja harus dilandasi prinsip kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
“Perusahaan tidak boleh menggunakan posisi atau ketergantungan pekerja sebagai alasan untuk mengabaikan hak normatifnya. Pekerja memiliki kedudukan hukum yang harus dihormati dan dilindungi. Jika terdapat perselisihan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan, bukan dengan mengabaikan pengaduan pekerja,” demikian draf pernyataan yang menunggu persetujuan narasumber.
Lebih lanjut, instansi ketenagakerjaan diharapkan melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan dan bukti yang cukup. Langkah tersebut penting agar persoalan dapat ditangani secara objektif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan.
Dorongan Pemeriksaan dan Klarifikasi Perusahaan
Sebelumnya, redaksi SEPUTARMATA NEWS.COM menerima pengaduan dari Winda Yulia Anggun Lestari, mantan pekerja outsourcing yang sebelumnya bertugas di PT Todachi sebagai Host Live.
Dalam pengaduannya, Winda menyampaikan sejumlah dugaan persoalan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Abadi Prima.
Adapun dugaan yang disampaikan meliputi penahanan dan pembayaran upah yang dinilai tidak sesuai ketentuan UMK, tidak adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta belum diterimanya surat keterangan kerja (paklaring) meskipun hubungan kerja disebut telah berakhir.
Atas pengaduan tersebut, pimpinan redaksi SEPUTARMATA NEWS.COM, Muhamad Arifin (Arifin VI), telah menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Nomor: 022/SPN/KONF/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 kepada pimpinan PT Citra Surta Abadi Prima.
Redaksi meminta penjelasan resmi terkait dugaan penahanan atau pemotongan gaji, kesesuaian pembayaran upah dengan ketentuan UMK, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta alasan belum diberikannya paklaring kepada pekerja.
saat tim media melakukan konfirmasi langsung kepada salah satu staf oprational PT. Citra Surya Abadi Prima, bapak dandi menyampaikan ” jika abang ingin laporkan , laporkan saja kedinas “saya gak mau ribet. tegasnya.
Redaksi memberikan kesempatan kepada pihak perusahaan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab sebagaimana prinsip keberimbangan dalam Kode Etik Jurnalistik.
Apabila hingga batas waktu yang diberikan belum terdapat tanggapan atau klarifikasi resmi, redaksi akan mempertimbangkan pemberitaan lanjutan berdasarkan bukti dan informasi yang telah dihimpun, dengan tetap membuka ruang bagi PT Abadi Prima untuk memberikan penjelasan.
Penulis : Arifin vj
Redaksi : seputarmatanews.com
