JAKARTA,Jum’at Seputarmatanews.com – Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Pemerintah merancang RAPBN 2027 sebagai instrumen fiskal yang ekspansif, namun tetap terukur. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan nasional.
Pendapatan Negara Diproyeksikan Rp3.426 Triliun
Dari sisi pendapatan, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara sebesar Rp3.426 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sekitar Rp2.908 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp517,4 triliun, serta hibah Rp0,7 triliun.
Dengan belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan, RAPBN 2027 dirancang mengalami defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Defisit tersebut lebih rendah dibandingkan rencana defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB.
Delapan Prioritas Nasional Jadi Fokus
Pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai fokus RAPBN 2027.
Delapan prioritas tersebut meliputi:
1. Kedaulatan pangan;
2. Kemandirian energi dan air;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Hilirisasi dan industrialisasi;
6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana;
7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta
8. Penurunan kemiskinan.
Pelaksanaan agenda tersebut akan didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Pendidikan Dapat Rp820,9 Triliun
Sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk sektor pendidikan.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Selain pendidikan, anggaran perlindungan sosial direncanakan mencapai Rp549,9 triliun, atau meningkat sekitar 10 persen dibandingkan 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.
Pemerintah juga menyiapkan Rp244,9 triliun untuk sektor kesehatan dan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan.
Belanja Pemerintah Pusat Rp3.362,2 Triliun
Dari total belanja negara Rp4.097,2 triliun, sekitar Rp3.362,2 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Sementara itu, Rp735 triliun direncanakan untuk transfer ke daerah.
Pemerintah menekankan pentingnya kualitas belanja agar setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
Sejalan dengan kebijakan fiskal tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai 6 persen, lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0–6,5 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,30–4,87 persen pada 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada 2027 meskipun kondisi ekonomi global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian.
Menurut pemerintah, RAPBN 2027 dirancang ekspansif tetapi tetap memperhatikan stabilitas fiskal dan kualitas belanja.
Tantangan: Anggaran Besar Harus Tepat Sasaran
Besarnya anggaran negara membuat efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi perhatian penting. Pemerintah menyatakan optimalisasi belanja, peningkatan kualitas perlindungan sosial, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan menjadi bagian dari kebijakan fiskal 2027.
RAPBN 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPR RI sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027. Dengan nilai belanja menembus Rp4.000 triliun, tantangan pemerintah bukan sekadar memastikan anggaran terserap, tetapi memastikan penggunaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan RAPBN 2027 pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan, pengawasan, serta keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara.
Seputarmatanews.com – Mengawal Informasi, Menjaga Independensi dan Kepentingan Publik.
Catatan redaksi: Berita ini disusun berdasarkan materi yang diberikan dan dikonfirmasi dengan informasi resmi Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan. RAPBN merupakan rancangan dan masih melalui proses pembahasan bersama DPR RI sebelum menjadi APBN 2027. Red
