Tajam Akurat Terpercaya

Lebih dari 8 Kios Diduga Berdiri di Lahan Fasos-Fasum Bojong Nangka, Kasi Trantib: “Kayaknya Kelurahan Mengetahui”

KABUPATEN TANGERANG, SEPUTARMATANEWS.COM – Dugaan pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) untuk kepentingan komersial di wilayah RW 009, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, semakin menuai sorotan. Lebih dari delapan kios diduga berdiri di atas lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan publik, sementara izin alih fungsi disebut belum tersedia.

Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan pemerintah wilayah. Terlebih, keberadaan kios-kios tersebut diinformasikan telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kejelasan dasar hukum pemanfaatan lahan.

Saat dikonfirmasi awak media mengenai apakah pihak kelurahan atau kecamatan mengetahui adanya penggunaan lahan fasos-fasum yang dijadikan kios, Kasi Trantib Kecamatan Kelapa Dua, Ade, memberikan jawaban yang masih bersifat perkiraan.

“Kayaknya sih kelurahan mengetahui, Bang. Kayaknya ya,” ujar Pak Ade saat memberikan keterangan kepada awak media.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut fungsi pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan fasilitas publik di wilayahnya. Meski demikian, jawaban tersebut belum dapat dimaknai sebagai konfirmasi resmi bahwa pihak kelurahan telah mengetahui seluruh aktivitas maupun status bangunan kios yang dimaksud.

SURAT KELURAHAN: BELUM ADA IZIN ALIH FUNGSI

Fakta penting lainnya terungkap melalui surat balasan konfirmasi Pemerintah Kelurahan Bojong Nangka tertanggal 17 November 2026.

Dalam surat tersebut, Lurah Bojong Nangka berinisial E.P. menyampaikan tiga poin utama.

Pertama, lokasi yang dikonfirmasi dinyatakan benar merupakan lahan fasos-fasum. Kedua, hingga surat diterbitkan, belum terdapat izin alih fungsi fasos-fasum menjadi kios. Ketiga, pihak kelurahan menyatakan telah melakukan monitoring dan edukasi kepada pihak terkait.

Surat tersebut juga menyebutkan adanya pernyataan kesiapan pihak terkait untuk ditertibkan oleh instansi yang berwenang.

Keterangan tertulis ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, status setiap kios tetap harus diverifikasi melalui dokumen site plan, administrasi pertanahan, dan pemeriksaan langsung di lapangan.

Pertanyaan mendasarnya, jika memang belum ada izin alih fungsi, atas dasar apa aktivitas komersial tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun? Siapa yang menguasai dan mengelola kios-kios tersebut? Serta bagaimana pengawasan pemerintah selama aktivitas itu berlangsung?

BUPATI TANGERANG DIDESAK TURUN TANGAN

Persoalan ini dinilai tidak cukup diselesaikan melalui monitoring dan imbauan semata. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan status hukum lahan serta menelusuri riwayat pemanfaatannya.

Bupati Tangerang didesak memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan administratif dan pengawasan menyeluruh. Pemeriksaan juga perlu melibatkan perangkat daerah teknis yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, tata ruang, serta penegakan peraturan daerah.

Sejumlah hal harus dipastikan, mulai dari status seluruh bidang tanah, dokumen penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), kemungkinan adanya persetujuan pemanfaatan atau perjanjian kerja sama, hingga pihak yang mengelola aktivitas usaha di lokasi tersebut.

Apabila ditemukan pungutan, uang sewa, setoran, atau aliran dana dari aktivitas kios, pemerintah juga perlu menelusuri dasar hukum, pihak yang memungut, penerima, mekanisme pencatatan, serta penggunaan dana tersebut.

Namun, dugaan mengenai pungutan maupun aliran dana harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan tidak boleh disimpulkan sebagai fakta tanpa bukti yang sah.

CAMAT DAN LURAH DIMINTA JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Camat Kelapa Dua berinisial K.D. dan Lurah Bojong Nangka berinisial E.P. perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai sejauh mana pengetahuan dan langkah pengawasan yang telah dilakukan terhadap keberadaan kios-kios tersebut.

Pernyataan Kasi Trantib yang menyebut, “Kayaknya kelurahan mengetahui,” juga perlu ditindaklanjuti dengan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat.

Jika aktivitas pemanfaatan lahan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun, publik berhak mengetahui bagaimana fungsi pengawasan pemerintahan dijalankan dan apa langkah konkret yang akan ditempuh untuk menyelesaikannya.

Pemerintah daerah juga perlu membuka informasi mengenai site plan perumahan dan dokumen status lahan sepanjang sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

ADA DASAR HUKUM, FUNGSI FASOS-FASUM HARUS DILINDUNGI

Secara normatif, penyediaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya.

Apabila lahan tersebut telah menjadi Barang Milik Daerah, pengelolaannya juga harus mengacu pada ketentuan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai hukum serta larangan penyalahgunaan wewenang.

Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PUBLIK MENUNGGU TINDAKAN NYATA

Pemerintah Kabupaten Tangerang harus segera memberikan kepastian mengenai status lahan dan legalitas pemanfaatannya. Jika terbukti lahan tersebut merupakan fasos-fasum dan penggunaan untuk kios tidak memiliki dasar hukum, penertiban serta pemulihan fungsi fasilitas publik harus dilakukan sesuai prosedur.

Jangan sampai fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat justru kehilangan fungsi akibat pemanfaatan yang tidak jelas legalitasnya.

Redaksi Seputarmatanews.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Tangerang, Camat Kelapa Dua, Lurah Bojong Nangka, Kasi Trantib Kecamatan Kelapa Dua, instansi teknis terkait, maupun pihak pengelola kios.

Setiap keterangan dan dokumen resmi yang relevan akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan.

Fasos-fasum adalah hak dan kepentingan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui atau melakukan monitoring, tetapi harus memastikan aturan ditegakkan dan fasilitas publik tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Penulis: Arifin VJ
Editor: Redaksi Seputarmatanews.com