SeputarMataNews.com | Nasional — Pembentukan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) di tingkat daerah menjadi perhatian pengamat kebijakan publik. Persoalan yang disoroti bukan hanya mengenai keberadaan organisasi tersebut, tetapi juga menyangkut kejelasan kewenangan, struktur pengawasan, pembiayaan, serta potensi tumpang tindih dengan unsur pengamanan yang sudah ada di daerah.
Menurut keterangan Pengamat Kebijakan Publik, Iqbal Utama, S.Sos., S.H., keterlibatan pejabat tinggi Kejaksaan Agung dalam struktur Dewan Pengawas ASLINMAS menjadi salah satu hal yang dipertanyakan. Pengamat menilai kondisi tersebut perlu disertai mekanisme pengawasan yang jelas agar fungsi ASLINMAS tetap berorientasi pada perlindungan masyarakat.(kamis,1/10/2026)
Kewenangan di Lapangan Perlu Diperjelas
Pengamat Kebijakan Publik, Iqbal Utama, S.Sos., S.H., menilai struktur ASLINMAS di daerah perlu dirancang secara hati-hati.
Pasalnya, di tingkat lapangan sudah terdapat sejumlah unsur yang menjalankan fungsi keamanan, ketertiban dan deteksi dini, antara lain Babinsa, Bhabinkamtibmas serta Satpol PP.
belum jelasnya pembagian tugas dan Standard Operating Procedure (SOP) berpotensi menimbulkan persoalan apabila masing-masing unsur menjalankan fungsi yang saling bersinggungan.
“Struktur garis komando di ASLINMAS ini sangat rentan. Ketika posisi Ketua Dewan Pengawas secara formal dijabat oleh petinggi di Kejaksaan Agung, benteng independensi organisasi harus dijaga ekstra ketat,” ujar Iqbal.
Bagi pengamat, persoalan tersebut perlu dijawab secara terbuka melalui regulasi dan pembagian kewenangan yang jelas. Dengan demikian, anggota Linmas di tingkat desa maupun kelurahan tidak mengalami kebingungan ketika menjalankan tugas.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Manfaat Tidak Terukur
Selain kewenangan, aspek anggaran juga menjadi perhatian.Pembentukan struktur ASLINMAS di daerah tentunya berkaitan dengan kebutuhan operasional, atribut organisasi dan berbagai kegiatan lainnya.
Bahan yang diterima redaksi menyoroti kekhawatiran mengenai kemungkinan munculnya beban baru terhadap APBD maupun sumber pembiayaan lainnya apabila struktur organisasi berkembang tanpa perencanaan yang jelas.
Karena itu, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai sumber pembiayaan, bentuk kegiatan, serta manfaat yang secara langsung diterima anggota Linmas.
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar keberadaan organisasi tidak berhenti pada kegiatan administratif maupun seremonial, melainkan benar-benar memberikan peningkatan kapasitas kepada personel Linmas di lapangan.
Pengamat Ingatkan Potensi Penyimpangan Fungsi
Iqbal juga mengingatkan agar ASLINMAS tidak keluar dari fungsi dasarnya sebagai organisasi yang berkaitan erat dengan masyarakat.
“Jangan sampai keberadaan Asosiasi Linmas ini ditumpangi oleh kepentingan politik praktis atau intrik intelijen penegakan hukum tertentu yang justru mengaburkan esensi perlindungan masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan kekhawatiran dan pandangan narasumber. Sampai pada bahan yang diterima redaksi, tidak terdapat bukti independen yang menunjukkan bahwa ASLINMAS telah digunakan untuk kepentingan politik praktis atau kegiatan intelijen informal.
Karena itu, aspek tersebut masih membutuhkan penjelasan dan klarifikasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pembentukan maupun pengawasan ASLINMAS.
Kasus Hukum Dijadikan Pelajaran, Bukan Bukti Penyimpangan ASLINMAS
Persoalan integritas pejabat penegak hukum juga dikaitkan dengan perkara hukum yang disebut menyangkut mantan pejabat Kejaksaan Agung serta penanganan perkara Jiwasraya dan ASABRI.
Namun, kasus tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan bukti bahwa ASLINMAS mengalami penyalahgunaan kewenangan.
Yang menjadi relevan untuk diberi perhatian adalah bagaimana sistem pengawasan dibangun agar setiap pejabat maupun pengurus organisasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan.
Dengan kata lain, persoalannya bukan pada siapa yang memegang jabatan semata, tetapi seberapa kuat sistem pengawasan dan transparansi yang mengiringinya.
Pemerintah Daerah Diminta Tidak Sekadar Membentuk Struktur
Iqbal meminta pemerintah daerah melihat pembentukan ASLINMAS secara rasional dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan organisasi harus memiliki roadmap yang jelas, khususnya menyangkut peningkatan kapasitas, insentif dan jaminan sosial anggota Linmas.
Dengan demikian, keberhasilan ASLINMAS tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya kepengurusan yang terbentuk atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan personel Linmas dan masyarakat.
Awak Media: Perlu Klarifikasi Terbuka
Dari sudut pandang jurnalistik, sejumlah pertanyaan masih perlu dijawab oleh pihak terkait, terutama mengenai dasar hukum pembentukan ASLINMAS daerah, struktur kewenangan, mekanisme pengawasan, sumber pembiayaan, serta hubungan ASLINMAS dengan unsur keamanan dan ketertiban yang telah ada.
Redaksi juga memandang penting adanya klarifikasi dari pihak ASLINMAS dan instansi terkait mengenai sejumlah kekhawatiran yang disampaikan narasumber.
Langkah tersebut diperlukan agar pemberitaan mengenai ASLINMAS tidak berhenti pada dugaan maupun kekhawatiran, tetapi dapat diuji berdasarkan dokumen, aturan, data anggaran, dan keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
SeputarMataNews.com akan terus mengedepankan prinsip keberimbangan dan verifikasi dalam setiap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.
REDAKSI
